"Iuran BPJS Naik" Komisi IX DPR: Negara Digarap Asal-Asalan, PKS: Masyarakat Semakin Sengsara

"Iuran BPJS Naik" Komisi IX DPR: Negara Digarap Asal-Asalan, PKS: Masyarakat Semakin Sengsara
Ilustrasi. Iuran Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) naik kembali. (foto: Tribunnews/Kolase)

Jakarta
- Forumpublik.com |
Pemerintah memutuskan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima umah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Keputusan itu diambil dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atsa Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Padahal, sebelumnya pada Maret 2020 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Perpres Nomor 75.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan, kebijakan ini jelas sangat meresahkan bahkan membuat marah masyarakat.

"Jangan begitu dululah, kondisi negara lagi begini. Saya yakin enggak hanya satu dua orang yang punya komentar yang sama. Jangan dibikin pusing lagi. Ini kemarin tentang kebijakan yang berubah-ubah yang tidak konsisten bikin pusing, ini ada informasi (kenaikan tarif BPJS) ini benar-benar menurunkan imunitas masyarakat. Jelas, pasti masyarakat akan panik, bingung," ungkap Anggia melansir dari SINDOnews, Rabu (13/5/2020).

Politikus PKB ini meminta pemerintah mencari solusi terbaik dalam setiap kebijakan yang diambil.

Menurut Anggia, ketika MA mengabulkan untuk tidak menaikkan iuran BPJS, semua pihak senang, termasuk anggota Komisi IX DPR yang memang menolak keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejak awal. Meskipun fakta yang terjadi di lapangan beragam, ada yang sudah kembali diturunkan, ada pula yang belum.

"Tapi ada beberapa informasi yang menyenangkan bahwa ketika untuk iuran Januari dan Februari itu bayarnya sudah yang naik, bulan berikutnya (Maret) tidak perlu bayar karena sudah terbayarkan dari selisih kenaikan yang dibayar sebelumnya," urainya.

Kembali dikatakan Anggia, kebijakan ini jelas membuat rakyat semakin pusing. Apalagi saat ini kurva penderita COVID-19 belum menunjukkan ada tanda-tanda penurunan, namun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan baru yang menambah beban masyarakat.

"Mbok Pakde (Presiden Jokowi) ini nanti dulu tho (kenaikan iuran BPJS). Ya janganlah berpikiran itu, biarkan rakyat ini punya kekuatan untuk bisa melawan Corona ini dengan baik. Kita tahu persis dampaknya gak hanya kesehatan, ekonomi jelas kita sangat terdampak. Kalau dinaikkan, jelas semakin panik lagi masyarakat. Harusnya negara bisa ngecakne (menyesuaikan) lah seharusnya bagaimana," tutur Ketua Umum PP Fatayat NU ini.

Menurut Anggia juga , kebijakan yang diambil pemerintah ini menunjukkan negara tidak sedang dikelola dengan cara yang baik.

"Ini gak proper, cara menggarap negara itu enggak proper, enggak dipikirkan bahwa kan setiap kalimat itu pasti berpengaruh dalam situasi kayak gini. Ini kayak bom, udah langsung 'deesss...' Sudah langsung turunlah 50% imun masyarakat ini. Berdamai dengan COVID-19 itu maksudnya apa? Apakah ini bagian dari berdamai itu? Wes embuh lah..," ungkapnya.

Dikatakan Anggia, belum lama ini Komisi IX DPR juga mendapatkan adanya wacana bahwa kenaikan iuran untuk kelas III Mandiri dari sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp42.000 diambilkan dari dana penalangan COVID-19.

"Ini yang kita pertanyakan, meskipun Kemenkes juga tak setuju untuk itu. Tetapi ini membuat kita, aduh negara ini mau dibikin seperti apa? Kan kita mintanya yang dibayarkan negara itu Rp16.500, tapi ini malah mau diambilkan dari anggaran Corona dan itu semua Rp42.000. Meskipun Kemenkes belum setuju, tapi kita gempur di Komisi IX tak setuju," katanya.

Baca juga: Gandeng GCI, Pemuda Indonesia Timur Bagikan Makanan Berbuka dan Masker

Anggia mengaku sudah tidak memiliki kata-kata lagi untuk merespons kebijakan pemerintah untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Jadi emosi saya. Ya Allah... Mbok jangan bikin begitu. Saya gak punya kata-kata lagi, kok bisa cara berpikirnya seperti itu, gimana di saat-saat begini, saya juga kaget kok bisa. Haduuuh.. Saya dekat berbuka puasa jadi lemes. Kenapa sih begitu, gak bijak. Ini aduh..., mbok pelan-pelan. Apa, entalah yang terpikirkan," ungkapnya.

Menurutnya, di bulan Ramadhan yang bertepatan dengan pandemi Corona, seyogianya pemerintah bisa lebih bijaksana dalam mengambil setiap kebijakan.

"Ini membuat imun masyarakat turun, sudah stres mendengarkan semua langsung drop. Wes embuh iku. Sebenarnya Ramadhan ini harusnya dipakai buat lebih maksimal beribadah memikirkan warga dengan baik, beribadah itu tak hanya ngaji, salat tarawih banyak, tapi bagaimana memikirkan masyarakat dengan baik. Ini negara digarap tidak proper, asal-asalan, sak karepe dewe (semaunya sendiri). Ini ngomong begini, tiba-tiba ini begini. I have no word, ini maksudnya apa?" ungkapnya. abdul rochim.


PKS: Hidup Masyarakat Semakin Sengsara dan Ambyar

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan akan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar. Netty mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Kebijakan kenaikan ini semakin mempersulit kehidupan masyarakat dan membuat hidup masyarakat semakin sengsara dan ambyar," ujar Netty Prasetiyani mengutip dari SINDOnews, Rabu (13/5/2020).

Selain itu, anggota Komisi IX DPR RI menilai pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap suasana kebatinan dan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat covid-19.

"Bahkan, menurut beberapa pakar kondisi ekonomi kita akan terganggu hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan," ungkap istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.

Dia menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu sangat mencederai kemanusiaan.

"Pemerintah memberikan kado buruk bagi masyarakat di momen Lebaran ini," ujar ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, rakyat sudah gusar dengan banyaknya beban kehidupan yang ditanggung oleh rakyat.

"Sebut saja kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), harga BBM yang tak kunjung turun, bahkan daya beli masyarakat yang semakin menurun," imbuhnya.

Menurut Netty, pemerintah seharusnya fokus dalam penanganan kesehatan terhadap Covid-19 dengan menggunakan anggaran kesehatan yang sudah disiapkan.

"Jangan bikin pusing rakyat dengan kebijakan yang kontradiktif dan membingungkan," ujarnya.

Dia menambahkan, kebijakan subsidi yang diberikan kepada kelompok Kelas 3 PBPU harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tepat sasaran, mengingat karut-marutnya persoalan data kepesertaan BPJS.

"Apalagi jumlah peserta Kelas 3 ini paling banyak dari kelas lainnya setelah terjadi migrasi dari Kelas 1 dan 2 ke Kelas 3 yang diakibatkan kenaikan premi Perpres 75/2019," katanya.

Baca juga: Percakapan Jokowi Dengan Trump Ternyata Terkait Kawasan Industri Brebes

Dia melanjutkan, seharusnya pemerintah atau presiden melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan sebagian Perpres 75/2019 itu, secara sungguh-sungguh karena putusan tersebut mengikat.

"Jangan malah bermain-main dan mengakali atau mencederai hukum dengan menerbitkan Perpres 64/2020 ini. Seharusnya pemerintah menjadi contoh institusi yang baik dan taat hukum jangan malah sebaliknya," tegasnya.

Sekadar diketahui, kenaikan premi BPJS itu ditandai dengan terbitnya Perpres Nomor 64 tahun 2020. Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirangkum SINDOnews dari Perpres 64/2020 pada hari ini (13/5).

1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri (Pasal 34):
- Kelas I, dengan tarif lama sebesar Rp80.000 akan tetap selama bulan April, Mei, dan Juni. Per Juli 2020, tarif naik menjadi Rp150.000. Sementara untuk bulan Februari dan Maret 2020, iuran memakai tarif baru yang dibatalkan, yaitu Rp160.000.
- Kelas II, dengan tarif lama sebesar Rp51.000 akan tetap selama bulan April, Mei, dan Juni. Per Juli 2020, tarif naik menjadi Rp100.000. Untuk bulan Februari dan Maret 2020, iuran memakai tarif baru yang dibatalkan yaitu Rp110.000.

- Kelas III, dengan tarif lama Rp25.500 tetap pada 2020 dan akan naik menjadi Rp35.000 pada 2021 dan tahun berikutnya. Pemerintah menyubsidi sebesar Rp7.000. Untuk bulan Februari dan Maret 2020, iuran memakai tarif baru yang dibatalkan sebesar Rp42.000.

2. Peserta Penerima Upah (PPU) (Pasal 32):
- Untuk pegawai swasta, tarif tetap sebesar 5%, namun batas atas gaji yang dipotong oleh BPJS Kesehatan naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Untuk batas bawah sesuai UMP di daerah masing-masing.
- Untuk ASN dan TNI/Polri, tarif tetap sebesar 5% dan batas bawah yang dipotong naik dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Tetapi, batas atas tidak lagi menghitung gaji pokok, melainkan penghasilan yang diterima (take home pay).

Untuk PPU, tarif 5% dibagi, sebesar 4% dibayar oleh pemberi kerja, dan 1% dibayarkan oleh peserta. Khusus untuk ASN dan TNI/Polri, iuran dibayarkan langsung lewat kas negara.

3. Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Pasal 29):
Untuk PBI, iuran mereka naik dari Rp23.000 menjadi Rp42.000. Kenaikan ini berlaku per 1 Agustus 2019. Namun, iuran PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Lihat juga:

(nasional.sindonews/zik/cip)
Editor: Manto

loading...

0 komentar:

Post a comment