 |
| Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). (Shutterstock) |
Opini WTP atas LKPP 2022 ini adalah merupakan opini WTP ke-7 yang telah diterima pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016.
"Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta para Pimpinan dan Anggota BPK atas kerjasama dan dukungan BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih bahwa BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dengan tepat waktu dan Alhamdulillah opininya Wajar Tanpa Pengecualian," ucap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Predikat WTP bukanlah sebuah tujuan akhir karena penggunaan uang APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya, transparan dan akuntabel, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan makin tepat sasaran, serta dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
"Kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga saya ingatkan bahwa WTP itu bukan sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para Menteri dan Pimpinan Lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab," kata Jokowi.
Baca juga: Luhut Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kecepatan Maksimum 385 Km/Jam
Selain peningkatan akuntabilitas, Presiden juga mendorong peningkatan kualitas belanja. Menurut Presiden, upaya peningkatan kualitas belanja itu harus dikawal sejak dalam tahap perencanaan, dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor, dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
"Outcome nya betul-betul dirasakan oleh rakyat dan dirasakan oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat," lanjut Presiden.
Terkait peningkatan kualitas belanja, Presiden menekankan bahwa output dan outcome yang ditargetkan juga harus fokus pada program unggulan.
Program unggulan pemerintah itu diantaranya adalah penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan program unggulan lainnya.
Presiden juga menghimbau kepada jajaran Pemeritnah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri serta produk-produk UMKM supaya produk UMKM bisa naik kelas.
"Untuk itu saya meminta mohon bantuan BPK, dan saya minta perhatian Bapak Ibu Menteri dan Kepala Lembaga, Kepala Daerah serta direksi BUMN/BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara. Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan," tutup Presiden.
Lihat juga:
Pemerintah Cabut Status Pandemi Covid-19, Indonesia Masuki Masa Endemi
Tambah Hari Libur Cuti Bersama Iduladha 1444 H, Jokowi: Untuk Dorong Ekonomi
Terbesar Se-Asia Tenggara, Presiden Resmikan "Groundbreaking" Pabrik Foil Tembaga di Gresik
Jokowi: Manfaatkan Peluang dengan Visi Taktis Menuju Indonesia Emas 2045
Dorong Destinasi Pariwisata, Jokowi Minta Borobudur Dikelola Entitas Tunggal
Dio S
Editor: Rianto
