 |
| Ilustrasi. Kebeun Kelapa Sawit. (Foto: Istimewa) |
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menekankan agar tata kelola industri kelapa sawit dapat dibenahi secara menyeluruh. Badan ini nantinya mampu menangani seluruh persoalan sawit dari hulu hingga hilir dalam satu kesatuan sistem.
"Bagaimana tata kelola ini bisa ditertibkan, solusinya satu maka bentuklah Badan Sawit Nasional yang melingkupi persoalan sawit dari hulu ke hilir dalam satu atap," ujar Yeka, saat menjadi panelis dalam Diskusi Terbatas Integritas Industri Sawit Indonesia dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Swasembada Pangan dan Energi: "Menelisik Pemikiran Prof. Bungaran Saragih" di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, di Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Pada tahun 2024, Ombudsman RI telah melakukan Kajian Sistemik (Systemic Review) terhadap tata kelola industri kelapa sawit Indonesia dengan memeriksa 52 institusi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu enam bulan. Katanya, Ombudsman RI telah merumuskan lima saran perbaikan kepada pemerintah terkait tata kelola industri kelapa sawit.
Saran tersebut mencakup penyelesaian tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan, perbaikan sistem perizinan dan pendataan pekebun rakyat, penguatan regulasi pendirian pabrik kelapa sawit, kebijakan tata niaga yang menjamin harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, serta pembentukan Badan Sawit Nasional yang berada langsung di bawah Presiden.
Baca: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 705 Kg Sabu dan 1.200 Kg Kokain Senilai Rp7,057 Triliun di Selat Durian Kepri
Dua minggu lalu, Ombudsman RI juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan.
"Dari kajian sistemik ini kami berhasil merumuskan ada lima saran kepada pemerintah yang dua minggu lalu kami juga harus bersurat kepada Presiden RI terkait tata kelola," tegasnya.
Menurut Yeka, hilirisasi industri sawit di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia dan belum ada negara lain yang mampu menyainginya. Namun, permasalahan masih terjadi pada sektor hulu, yang memerlukan perhatian lebih.
"Kalau kita bicara misalnya hilirisasi sawit the best in the world rasanya tidak ada yang bisa menyaingi hilirisasi Indonesia di dunia ini. Namun di hulunya kita menjadi persoalan," tegas Yeka.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rachmat Pambudy yang membuka diskusi menegaskan pentingnya peran kelapa sawit dalam berbagai lapisan masyarakat.
"Betapa pentingnya sawit. Tidak hanya penting untuk petani kita, tidak hanya penting untuk pengusaha kita, tidak hanya penting untuk negara kita rupanya sawit telah menjadi komoditas dunia dan tidak ada makanan di dunia ini yang jauh-jauh dari minyak sawit," tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih yang hadir sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa industri kelapa sawit saat ini merupakan industri paling unggul dalam bidang pertanian di Indonesia.
"Sawit merupakan primadona saat ini pada sektor pertanian kita dibandingkan pertanian yang lain," ujarnya.
Turut hadir sebagai panelis Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Leonardo A.A.T. Sambodo, Ketua Umum APKASINDO Gulat Medali Emas Manurung, serta Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto hadir sebagai panelis. (Red)
Baca juga:
-Perubahan UU 19 Tahun 2003, KPK Tetap Berwenang Tangani Korupsi di BUMN
-Wamenkeu: Belanja Negara per Maret 2025 Rp620,3 Triliun
-Penerimaan Pajak Bruto Maret 2025 Tumbuh Positif, Capai Rp467 Triliun
-Percepat Belanja K/L dan Dukung Program Prioritas Nasional, Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun
Baca berita lainnya di Indeks News
