 |
| Ilustrasi. (Foto: Shutter Stock) |
Noel menilai imbauan tersebut tepat secara moral.
Mengutip laman Kompas.com, Kamis (3/4/2025), Noel mengatakan, pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi korban perdagangan manusia atau terjebak dalam praktik penipuan seperti operator judi online.
"Itu imbauan secara moral benar. Karena kenapa? Yang kita takutkan kawan-kawan yang bekerja di Kamboja itu menjadi apa? Operator judi, scamming," ujar Noel di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2025).
Noel menegaskan, pekerja migran yang bekerja secara ilegal berisiko tinggi menjadi korban kejahatan, termasuk pencurian organ tubuh.
Baca: Penyakit yang dapat Dideteksi dari Perubahan Warna Urine
"Kalau enggak, mereka diambil ginjal, dicuri organ tubuhnya. Apa yang dilakukan Pak Karding itu benar secara moral. Dan betul saja kita dukung," ujarnya.
Saat disinggung soal semakin sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, Noel membantah anggapan tersebut. Ia optimistis akan ada lebih banyak lapangan kerja ke depan dan meminta masyarakat bersabar. "Enggak sempit, nanti naik kok. Sabar aja, sabar. Kita berjuang. Kita tidak tutup mata persoalan lapangan pekerjaan ini. Negara tidak diam," kata Noel.
Perlawanan terhadap Calo dan Ormas Nakal
Noel juga menyoroti praktik calo tenaga kerja dan organisasi masyarakat (ormas) yang merugikan masyarakat.
"Yang kita lawan sekarang ormas-ormas. Pejabat-pejabat yang mentalnya ormas, yang suka meras," ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding meminta masyarakat tidak berangkat bekerja ke Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menurutnya, pengiriman pekerja ke negara-negara tersebut cenderung terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Saya selalu bilang sebaiknya untuk Myanmar, Kamboja, Thailand itu jangan ada yang berangkat kalau untuk bekerja. Karena pasti kecenderungan kena TPPO," ujar Karding di Jakarta.
Karding juga mengungkapkan bahwa Indonesia belum memiliki kesepakatan penempatan pekerja migran dengan beberapa negara tersebut.
"Jadi sementara kalau saya boleh melarang, saya larang," tegasnya.
Menanggapi kabar 29 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah yang ditangkap otoritas Filipina dan baru dipulangkan ke Indonesia, Karding menyatakan perlunya memastikan status mereka, apakah sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau diaspora.
Ia menambahkan, setelah Idul Fitri 2025, Kementerian P2MI akan menuntaskan penataan teknis pengiriman pekerja migran, termasuk sertifikasi dan akreditasi sebelum mereka berangkat ke luar negeri.
Baca juga:
