 |
| Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Istimewa) |
Sebagaimana diketahui, dalam laporan Semester I-2025 (Lapsem) yang telah dikalkulasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.387,3 triliun, setara 95,8% dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun.
Setoran penerimaan pajak selama sembilan bulan ini, atau per akhir September 2025 juga sebetulnya baru sebesar Rp 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.
Purbaya mengatakan, untuk mengatasi masalah potensi shortfall itu, ia telah mengeluarkan strategi khusus, yakni mendorong lebih cepat aktivitas perekonomian, sebagai langkah stimulus untuk mendorong setoran pajak.
"Dengan saya kan kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis lebih cepat, kan? (setoran pajaknya). Apalagi private sector-nya didorongkan sekarang, harusnya selebih cepat," kata Purbaya di Istana Negara, dikutip Selasa (21/10/2025).
Baca: Bos BPI Danantara Buka Peluang Perekrutan WNA Jadi Bos BUMN, Ini Kriterianya
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan per awal September 2025, Purbaya memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat aktivitas ekonomi, melalui dorongan peredaran uang primer atau M0 di sistem perekonomian.
Langkah yang ia tempuh ialah dengan mengeluarkan Rp 200 triliun dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara, dengan tujuan menekan biaya dana sehingga memberi stimulus pertumbuhan pembiayaan atau kredit.
Selain itu, Purbaya juga memastikan, akan terus konsisten mengeluarkan kebijakan mencegah kebocoran penerimaan negara di sektor pajak dan bea cukai untuk mencegah potensi shortfall.
"Kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul, ya. Jadi di cukai, di-under invoicing, segala macem, kita periksa lagi. Di pajak juga saya. Saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya," tegas Purbaya.
Baca juga:
Daftar 13 Saham Senilai Rp64 Triliun yang Diborong Warren Buffett
Penguatan Ekosistem Pasar Global, Prabowo Teken Perpres Karbon
Dikritik Menkeu, Bos Danantara Beberkan Alasan Rencana Investasi ke SBN
Usulan Luhut Pakai APBN Dirikan Family Office, Menkeu: Bangun Saja Sendiri!
Menkeu Setuju Kucuran Dana Rp200 T ke Himbara untuk Sektor Otomotif dan Properti
Baca berita lainnya di Indeks News
Penguatan Ekosistem Pasar Global, Prabowo Teken Perpres Karbon
Dikritik Menkeu, Bos Danantara Beberkan Alasan Rencana Investasi ke SBN
Usulan Luhut Pakai APBN Dirikan Family Office, Menkeu: Bangun Saja Sendiri!
Menkeu Setuju Kucuran Dana Rp200 T ke Himbara untuk Sektor Otomotif dan Properti
Baca berita lainnya di Indeks News
