 |
| Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. (Foto: Dok. Diskominfo Batam) |
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026).
Li Claudia menegaskan, integrasi data antar-OPD menjadi langkah penting agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, khususnya dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Ia meminta Disdukcapil menjadi satu-satunya rujukan data kependudukan. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan data antarinstansi.
"Disdukcapil harus menjadi sumber data utama. Tidak boleh lagi ada OPD yang menggunakan data masing-masing. Semua harus terintegrasi dan sinkron agar kebijakan publik benar-benar berbasis data yang akurat," tegasnya.
Menurutnya, sistem aplikasi terintegrasi perlu segera dibangun untuk menggabungkan berbagai data, mulai dari laporan kematian, data penduduk aktif, hingga perpindahan penduduk dalam satu sistem terpadu.
Pembenahan data akan difokuskan pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi. Kecamatan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong menjadi prioritas awal dalam proses perapian data tersebut.
Selain itu, camat dan lurah diminta turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data domisili warga, termasuk mendata penduduk nonpermanen. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan akurasi data yang saat ini berada di kisaran 85 persen.
Data kependudukan yang bersih dan akurat nantinya akan menjadi dasar berbagai program strategis pemerintah. Di antaranya penentuan kuota sekolah serta distribusi seragam gratis bagi siswa SD dan SMP.
Tidak hanya itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memverifikasi penerima bantuan iuran (PBI) serta pelayanan administrasi kependudukan lainnya.
"Saya ingin pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi yang tinggi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kuncinya satu, data harus rapi dan valid," ujar Li Claudia.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, bersama sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap proses sinkronisasi data agar berjalan optimal.
Data kependudukan yang bersih dan akurat nantinya akan menjadi dasar berbagai program strategis pemerintah. Di antaranya penentuan kuota sekolah serta distribusi seragam gratis bagi siswa SD dan SMP.
Tidak hanya itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memverifikasi penerima bantuan iuran (PBI) serta pelayanan administrasi kependudukan lainnya.
"Saya ingin pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi yang tinggi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kuncinya satu, data harus rapi dan valid," ujar Li Claudia.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, bersama sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap proses sinkronisasi data agar berjalan optimal.
