 |
| Pekerja merapikan fasilitas di pesawat Garuda Indonesia yang akan digunakan untuk armada angkutan haji 1445 H/2024 di hanggar GMF Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 8 Mei 2024. Garuda Indonesia menyiapkan 14 pesawat berbadan lebar untuk mengangkut 109.072 jamaah calon haji dari sembilan embarkasi yakni Jakarta, Solo, Medan, Padang, Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, dan Lombok yang akan mulai diberangkatkan pada Minggu (12/5). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal) |
Pernyataan itu merespons rencana pemerintah menambal tambahan anggaran Rp1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN yang terdampak kenaikan harga avtur.
Yusuf mengatakan, struktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) perlu dirombak agar lebih responsif terhadap fluktuasi harga.
Selama ini, kata dia, komponen biaya penerbangan dipatok di awal tanpa mekanisme penyesuaian, sementara komponen avtur mencakup 30–40 persen dari total biaya penerbangan haji.
"Ke depan, perlu ada klausul fuel surcharge atau hedging avtur oleh Garuda dan Saudia, sehingga risiko harga tidak langsung ditanggung APBN atau jemaah," ujar Yusuf, Jumat (17/4/2024), rilis Antara News.
Evaluasi ulang skema biaya haji ini juga didorong agar dilakukan secara menyeluruh. Sebab, porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) saat ini berkisar 60 persen dan nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekitar 40 persen.
"Nilai manfaat itu sebenarnya subsidi silang dari jemaah tunggu. Kalau APBN ikut menambal, artinya ada tiga lapis subsidi, yaitu jemaah tunggu, BPKH, dan sekarang APBN. Ini tidak sehat dan tidak berkelanjutan," tambahnya.
Yusuf tak menampik APBN masih memadai untuk membantu menopang risiko kenaikan harga avtur terhadap biaya haji. Hanya saja, struktur APBN cukup sensitif terhadap harga energi dan nilai tukar.
Tambahan anggaran tersebut berpotensi makin menekan ruang fiskal yang sedang tidak longgar.
Dia juga menyarankan pemerintah untuk bersikap tegas bahwa intervensi ini hanya bersifat satu kali, bukan kebijakan permanen. Bila negara ikut menahan harga untuk satu layanan tertentu, dikhawatirkan dapat membuat biaya makin tak transparan dalam jangka panjang.
"Pemerintah harus eksplisit menyatakan ini penanganan darurat akibat lonjakan avtur, bukan skema reguler. Tanpa penegasan itu, akan jadi preseden yang sulit dicabut di tahun-tahun berikutnya," katanya menambahkan.
Ekonom CORE ini juga merekomendasikan BPKH untuk memperkuat investasi dan diversifikasi portofolio agar nilai manfaatnya tumbuh lebih cepat dari kenaikan biaya. Menurutnya, cara ini merupakan strategi paling berkelanjutan untuk menahan biaya jemaah tanpa bergantung pada APBN.
