Kebijakan Mobil Listrik, Luhut: Dukung Infrastruktur Terus Dibangun

Kebijakan Mobil Listrik, Luhut: Dukung Infrastruktur Terus Dibangun
Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno mengadakan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan pembuat mobil Volkswagen (VW) di kantor pusatnya di Hannover, pada hari Jumat (29/11/19). (Photo: Kemenko Maritim/Forumpublik.com)

Jakarta -- Forumpublik.com | Dalam kunjungan kerjanya, Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno mengadakan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan pembuat mobil Volkswagen (VW) di kantor pusatnya di Hannover, pada hari Jumat (29/11/19).

Menko Luhut diterima oleh jajaran pimpinan perusahaan itu yang dipimpin Dirk Große-Loheide, Board Member for Procurement at Volkswagen. Dari pertemuan tersebut VW mengungkapkan bahwa mengembangkan mobil elektrik adalah salah satu visi mereka di masa depan.

“Fokus kami sekarang adalah mengembangkan mobil elektrik, kami tidak terlalu fokus pada mobil hibrid,” kata Mr. Große-Loheide.

Ia mengatakan perusahaannya baru saja meluncurkan mobil baru berteknologi listrik murni, VW ID.3 yang akan dipasarkan tahun depan. Mobil ini mengandalkan baterai bertenaga 45 kWh dan mampu menempuh jarak hingga 330 kilometer (km).

Ketika ditanya Menko Luhut mengapa VW belum menjual produk mobil listriknya ke Indonesia, mereka mengatakan secara infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisi daya, Indonesia dinilai belum siap.

Menko Luhut meresponnya dengan mengatakan perusahaan listrik negara, PLN dan PT Pertamina telah mulai membangun beberapa stasiun pengisi daya listrik, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jakarta, Tangerang, Bali, dan Bandung.

“Saat ini kami sedang terus mengembangkan infrastruktur pendukung dalam rangka menyediakan infrastruktur bagi kendaraan bermotor berbasis baterai, sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden No.55 tahun 2019),” katanya.

Perusahaan ini menargetkan pemasangan 160 titik charging station kendaraan listrik pada tahun 2020 mendatang. Sedangkan PT Pertamina sejauh ini sudah mendirikan empat stasiun pengisi daya listrik.

Menko Luhut juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini lebih memilih teknologi ramah lingkungan dan tidak mahal.

“Ongkos produksi bisa lebih murah, karena Indonesia punya tenaga hydropower yang harganya bisa jauh lebih murah daripada negara-negara lain,” jelas Menko Luhut.

Hal ini disetujui oleh pihak VW karena menurut mereka, VW tidak akan pernah menggunakan tenaga listrik yang tidak ramah lingkungan seperti tenaga nuklir, misalnya.

Setelah menjelaskan hal tersebut Menko Luhut meminta agar VW tidak ragu lagi untuk membuka pabrik di Indonesia.

Ekspor Nikel

Usai bertemu dengan VW, Menko Luhut memberi tanggapan menyangkut larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku 1 Januari tahun depan. Menurut Menko Luhut hal ini bukan untuk kepentingan pihak atau negara tertentu, tetapi berlaku untuk ekspor ke semua negara.

“Tidak tepat jika dikatakan kebijakan tersebut akan menguntungkan Cina. Justru Cina akan rugi jika tidak bisa lagi mengimpor bijih nikel dari Indonesia, karena Cina pada tahun 2025, telah menargetkan 35% kendaraan mereka sudah beralih ke mobil listrik. Inilah yang mendorong beberapa perusahaan mereka untuk mengikuti kebijakan pemerintah dengan membuat smelter di Indonesia,” tegas Menko Luhut.

Indonesia saat ini sedang memulai pengembangan industri kendaraan bermotor listrik, hilirisasi nikel dapat menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menjadi pemain berkelas dunia.

“Dengan membangun smelter di dalam negeri, saya yakin Indonesia bisa jadi pemain kelas dunia karena ikut berperan dalam menentukan harga dunia,” katanya.

Menurutnya yang terjadi selama justru Cina yang diuntungkan dengan kebijakan Indonesia mengekspor bahan mentah.

“Dengan mengekspor bahan mentah, Cina malah diuntungkan dengan harga beli yang murah. Sekarang kita atur agar indonesia punya smelter sendiri, agar negara ini juga mendapat nilai tambah dari Sumber Daya Alam kita sendiri. Agar Indonesia juga bisa menentukan harga nikel dunia. Kok malah dibilang menguntungkan Cina? Saya minta semua ini dilihat secara jernih, melihat masalah ini secara menyeluruh tidak sepotong-sepotong,” jelasnya.

​Mengenai tata niaga nikel, Menko Luhut mengaku pemerintah akan terus membenahi mekanismenya. Ia tidak ingin harga nikel diatur oleh pengusaha tertentu.

“Kami tidak mau pengusaha yang sudah punya smelter di sini, seenaknya mengatur harga. Pemerintah yang akan mengatur harga. Agar para pemegang IUP juga bisa memasok ke smelter dengan harga yang pantas. Tidak boleh ada perbedaan harga sampai 10 dollar dengan internasional. Kita akan buat aturannya. Asosiasi harus punya visi yang sama, jangan sendiri-sendiri, nanti malah saling diadu. Nanti akan kita buatkan mekanismenya,” ujarnya.

Menurutnya kebijakan larangan ekspor nikel ini juga telah mampu menarik minat investasi, karena dunia saat ini bisa melihat keseriusan Indonesia dalam mengelola Sumber Daya Alam dan mengatur iklim investasi.

“Di tengah gejolak ekonomi dunia saat ini, kami bisa dipertemukan dengan investor dari UEA, China, Amerika, Singapura, bahkan investor perorangan seperti Softbank untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, Indonesia masih dipercaya dan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu, kita harus optimis, jangan hanya berpikir skeptis,” pungkasnya.

Lihat juga:

Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Kemaritiman dan Investasi
Editor: Sugiarto

loading...

0 komentar:

Post a comment