 |
| Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak ingin APBN dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. (Foto: Istimewa). |
"Kalau saya, mending enggak bayar (utang Whoosh) saya. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden (Prabowo Subianto) dan lain-lain, diskusi," tegas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025), rilis CNN Indonesia.
Kendati demikian, Purbaya mengatakan belum ada keputusan final terkait pembagian tugas antara Danantara dan Pemerintah Indonesia.
"Sepertinya, ini belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya (gerbong Whoosh) bukan kita, mereka (Danantara) yang nanggung," ujarnya.
Selain itu, belum ada titik terang dari rencana restrukturisasi utang Whoosh.
"Makanya, saya bilang kalau nanti mereka (Danantara) diskusi dengan sana (China), saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat, tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini," tutur Purbaya.
"Jadi, ini prosesnya (diskusi restrukturisasi utang Whoosh) masih berjalan," imbuhnya.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengklaim pihaknya dan pemerintah akan berbagi peran dalam proses restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dony mengklaim langkah tersebut sudah dijelaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tanggung jawab Danantara akan difokuskan pada aspek operasional dan pemerintah menangani bagian yang terkait dengan infrastruktur.
"Jadi, kami bertanggung jawab secara operasional daripada Whoosh supaya bagaimana lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik. Tentu saja, mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," ucap Dony saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).
Baca juga:
Menteri ESDM Bantah Terbitkan Izin Tambang Emas di Wabu Papua
Bahlil Laporkan pada Prabowo, Kaji 18 Proyek Hilirisasi Bernilai Investasi Rp300 T
Aqua Beri Penjelasan soal Air yang Dituding dari Sumur Bor di Depan DPR
Dirut Pertamina Sampaikan Alasan 3 Anak Usaha Dimerger
ESDM: Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Bertambah Sebesar 100.000 BPH
Baca berita lainnya di Indeks News
