 |
| Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), telah menyelesaikan pembangunan 18 kopel atau 36 unit rumah dengan type 28 yang siap huni khusus untuk para nelayan yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air bersih, dengan anggaran sekitar Rp4,6 miliar. |
Basuki mengatakan, pada tahun ini ada Rp19 triliun untuk subsidi pembiayaan perumahan.
"Maka untuk tahun 2022, bantuan pembiayaan perumahan diperbesar menjadi Rp28,2 triliun dengan target 1,16 juta unit rumah," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Lanjut Menteri PUPR menjelaskan, bantuan pembiayaan perumahan untuk tahun depan tersebut akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200 ribu unit rumah, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp1,6 miliar untuk 42 unit rumah.
Selanjutnya, disalurkan lewat program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,39 triliun untuk 769 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp812 miliar untuk 200 ribu unit, dan BP2BT Rp1,6 miliar untuk 42 unit.
Secara total, Kementerian PUPR mengajukan anggaran pagu indikatif di 2022 sebesar Rp100,46 triliun, atau turun dari tahun ini Rp149,81 triliun.
Baca juga: Pemerintah Ubah Usaha Kecil yang Dapat Dibantu BUMN, Berikut Kriterianya
Berdasarkan organisasi, mayoritas anggaran dialokasikan untuk Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp41,04 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 37 bendungan dan tiga danau sebesar Rp11,35 triliun.
"Tadi disampaikan 25 bendungan tapi karena refocusing 2020 dan 2021 ada beberapa bendungan yang kami lanjutkan penyelesaian sampai 2022, jadi dari 25 menjadi 37," tuturnya.
Selanjutnya, pembangunan irigasi 5.000 hektare (ha) dan rehabilitasi serta peningkatan irigasi 100 ribu ha senilai Rp5,5 triliun, operasi, pemeliharaan, serta pengadaan sarana prasarana SDA sebesar Rp8,63 triliun, dan lain sebagainya.
Disusul dengan distribusi dana untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp39,7 triliun. Tahun depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan sepanjang 239 Kilometer (Km) dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur sepanjang 2.230 km.
Untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur jalan dialokasikan dana Rp21,62 triliun.
Kementerian PUPR juga akan pembangunan dan menduplikasi jembatan sepanjang 4,93 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 88 Km. Untuk program infrastruktur jembatan itu dianggarkan modal sebesar Rp6,91 triliun.
Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana sebesar Rp12,5 triliun untuk Ditjen Cipta Karya. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah program meliputi air minum sebesar Rp1,99 triliun, sanitasi Rp2,28 triliun, penataan kawasan permukiman Rp2 triliun, bangunan gedung Rp710 miliar, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana pendidikan Rp4,4 triliun, dan sebagainya.
Selanjutnya, Ditjen Perumahan Rp5 triliun, Sekretariat Jenderal Rp641,77 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp600 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp400 miliar.
Kemudian, alokasi untuk Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp250 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp225 miliar, dan Inspektorat Jenderal Rp101,7 miliar.
Lihat juga:
Kapitra Ampera Kritik Polemik Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK, Legowo Saja !!!
Pencairan Insentif Kartu Prakerja Dimulai Lagi pada 19 Mei 2021
Erick Thohir Minta Kimia Farma Buat SOP Jelas Dalam Penggunaan Alat Rapid Test
Adakan Simposium Nasional, Pemerintah Ingin Kelarkan Konflik Papua Dengan Pendekatan Dialog
Kapolri Tawarkan Anak Prajurit Awak Nanggala 402 Jadi Polisi
Pertama Kali Temui PDIP: Megawati dan Presiden PKS Tak Hadir
(ulf/age/CNN Indonesia)
0 comments:
Post a Comment