Acara ini menghadirkan tiga pembicara handal diantaranya Dr. Janpatar Simamora, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (UHN), Medan, Ir. Vickner Sinaga, Bupati Dairi dan Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, serta moderator Redy Antonius Nababan.
Diskusi publik ini bertujuan untuk membahas bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien, serta dampak positif yang dihasilkan dari praktik tersebut dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Dairi.
Pada sesi pertama, Janpatar Simamora, yang juga merupakan pakar hukum tata negara ini memaparkan makalah dengan judul “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menuju Kabupaten Dairi yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Janpatar mengemukakan, bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam upaya perwujudan pembangunan suatu daerah.
"Prinsip utama pelaksanaan tata Kelola pemerintahan adalah akuntabilitas, transparan dan partisipasi," ujarnya.
Baca: Mabes Polri Ungkap Tambang Batu Bara Ilegal di IKN Rugikan Negara Rp 5,7 T
Janpatar juga mengemukakan bahwa untuk merealisasikan visi Kabupaten Dairi untuk mewujudkan masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
"Maka tata kelola pemerintahan harus diperkuat sesuai dengan prinsip utamanya serta dipastikan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Janpatar.
![]() |
Adapun Sesi II dilanjtkan dengan pemaparan Bupati Dairi, Vickner Sinaga.
Bupati Dairi menjelaskan bahawa diskusi ini penting untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal, mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi, dan pada akhirnya, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Intinya adalah untuk kepentingan masyarakat. Itu sebabnya kami selalu menggaungkan tiga hal penting dalam pemerintahan kami, yakni Gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian alam. Kesetiakawanan sosial berarti memberi kesempatan bagi orang lain penerima bantuan pemerintah yang lebih berhak untuk mendapatkannya," kata VicknerPL
Ia menjelaskan, bersiap membangun untuk NKRI. Itu konsep yang selalu ia pegang selama menjabat sebagai pimpinan BUMN yaitu PLN.
Kata bupati, sama seperti ketika saya datang dan kembali ke Dairi, dengan peringkat ke 28 dari 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara bedasarkan indeks pembangunan manusianya (IPM).
"saya menginginkan Kabupaten Dairi mampu bersaing sampai di peringkat 5 terbaik se Sumatera Utara," ujar Vickner.
Adapun pada sesi III dilanjutkan dengan pemaparan Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga.
Beliau secara tegas menyampaikan akan terus membantu memperjuangkan anggaran dari pusat dengan mendorong pengalilokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mendorong program kementerian untuk Kabupaten Dairi terutama sektor infrastrukur, jalan, jembatan, kesehatan dan pertanian.
"Saya akan mengkomunikasikan dengan kementerian terkait agar Kabupaten Dairi juga memperoleh kesempatan membangun daerahnya sendiri. Kalau memang mau membangun untuk rakyat tanpa korupsi saya siap mendukung," kata Mangihut.
Acara ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, baik para ASN, Guru, Siswa dan Mahasiswa, Tokoh Pemuda dan Agama serta turut diisi dengan tanya jawab dan diskusi dengan para undangan yang hadir.
Ketua DPC GAMKI Kabupaten Dairi, Januar Pasaribu mengemukakan bahwa acara ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Dairi yang lebih baik dan berdaya saing.
"Semoga acara ini menjadi ajang untuk mendiskusikan masa depan pembangunan Dairi" tegasnya.
Hadir pada kesempatan ini unsur Forkopimda Kabupaten Dairi diantaranya, mewakili Kapolres Dairi, Wakapolres Kompol D. Munthe, mewakili Dandim, Kapten D Lumbantoruan, Mewakili Kajari, Sekda Kabupaten Dairi Charles Bantjin, para Kepala OPD, Camat, Ketua TP PKK Kabupaten, Ny Rita Puspita Vickner Sinaga, perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar, pada guru serta sejumlah undangan dari berbagai kalangan.
Baca juga:
Indonesia Catatkan Pencapaian Baik Ekonomi Syariah Global, Peringkat Tiga Dunia
MA Resmi Buka Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap 23 Tahun 2025
Kasus Pencemaran Nama Baik Hotman Paris, Razman Dituntut 2 Tahun Penjara
Dugaan Korupsi dan TPPO, KPK Sita Sawit Senilai Rp 3 M Hasil Lahan Eks Sekretaris MA Nurhadi
Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kemendikbudristek
Baca berita lainnya di Indeks News
MA Resmi Buka Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap 23 Tahun 2025
Kasus Pencemaran Nama Baik Hotman Paris, Razman Dituntut 2 Tahun Penjara
Dugaan Korupsi dan TPPO, KPK Sita Sawit Senilai Rp 3 M Hasil Lahan Eks Sekretaris MA Nurhadi
Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook di Kemendikbudristek
Baca berita lainnya di Indeks News