 |
| Menkes Budi Gunadi Sadikin menyambangi Kantor KPK, untuk membahas soal pengelolaan dana dan pendampingan serta pengawasan terhadap proyek dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (6/3/2025). (Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat) |
"Dalam prinsip keterbukaan kami lapor dahulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kami minta didampingi, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan sehingga kami bisa perbaiki, termasuk masukan dari KPK," kata Budi Gunadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Budi menilai instansi yang dipimpinnya memerlukan pendampingan komisi antirasuah mengingat anggaran yang dikelola kementeriannya mencapai puluhan triliun
Salah satu program Kemenkes dengan anggaran besar adalah program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni cek kesehatan gratis, akselerasi penanganan TBC, dan pembangunan rumah sakit dengan anggaran sekitar Rp10 triliun.
Baca: 2 Pegawai ESDM Kasus Korupsi Minyak Pertamina di Periksa Kejagung
Selain itu, program pinjaman dari Bank Dunia untuk melengkapi seluruh infrastruktur kesehatan yakni 10.000 puskesmas, 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, juga 514 RSUD seluruh kabupaten dan kota dengan nominal anggaran sekitarRp60 triliun.
"Jadi, kami mau mengantisipasi karena Kementerian Kesehatan itu mendapat cukup besar dana-dana tambahannya," ujar Budi.
Sementara itu, Sekjen KPK Cahya Harefa mengatakan bahwa pihaknya siap memberi pendampingan terhadap Kemenkes dalam mengawal jalannya program-program terkait Astacita
"Kami akan kawal terus tiga program yang berkaitan dengan Astacita, kami akan bersama-sama bersinergi dengan Kementerian Kesehatan," kata Cahya.
Selain itu, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK juga akan melaksanakan kajian terkait dengan proyek-proyek di Kementerian Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan anggaran besar.
"Di samping itu juga dari Kedeputian Pencegahan terus melakukan kajian-kajian, yang juga nanti hasilnya bisa dibantu dari Kementerian Kesehatan. Itu prinsipnya dari KPK akan terus juga mendukung Kementerian Kesehatan," ucapnya.
Baca juga:
Edarkan Kosmetik Tanpa Izin, Terdakwa Hendry Terancam 12 Tahun Penjara
Diduga Kasus Narkoba dan Asusila, Mabes Polri Tangkap Kapolres Ngada
JAM-Pidum Menyetujui 12 Restorative Justice, Salah Satu Perkara Pencurian
Kejagung Periksa 3 Saksi Dugaan Kasus Korupsi Jiwasraya
