Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi Melalui Negosiasi Bilateral Dengan AS

Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui negosiasi bilateral dengan AS, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Foto: Dok. Kemenkeu/Biro KLI/Zalfa)

Jakarta - Forumpublik.com | Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat (AS). Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah melakukan pertemuan intensif dengan otoritas AS di sela-sela acara rangkaian IMF-WBG Spring Meeting yang berlangsung pada 14–24 April 2025 lalu.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, delegasi Indonesia menjajaki berbagai peluang kerja sama dengan sejumlah institusi penting di AS, antara lain US Treasury, US Trade Representative (USTR), US Commerce, dan US Foreign Affairs. Pertemuan bilateral juga digelar dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

"Ini adalah yang dilakukan dalam dua minggu terakhir, kami semuanya berbicara dengan couterpart-nya masing-masing dengan bahasa yang sama, dengan bahan yang sama, sehingga ini menggambarkan bahwa Indonesia (memiliki) concerted effort (upaya bersama yang terkoordinasi dan terarah) yang baik," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, di Kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (30/4/2025).

AS menyambut baik langkah proaktif Indonesia dan menyebut inisiatif ini sebagai “awal yang sangat baik.”

Baca: Sidang Kasus Narkotika Eks Anggota Polresta Barelang, Saksi Ahli: Pentingnya Keabsahan Alat Bukti

Dari sekitar 100 negara yang telah memulai komunikasi dengan AS, Indonesia kini termasuk dalam 20 negara prioritas yang telah memasuki tahap negosiasi bilateral lanjutan.

"Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan AS telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA), yang membuka jalan bagi pembahasan teknis lebih dalam dalam 60 hari ke depan melalui pembentukan Working Group bersama," kata Menkeu.

Dalam proposalnya, Indonesia menekankan pentingnya untuk menjaga ketahanan energi nasional; memperluas akses pasar dengan tarif yang lebih kompetitif; mendorong deregulasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja; meningkatkan value chain di sektor industri strategis dan mineral kritis; dan emperoleh akses terhadap pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.

Upaya negosiasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus membuka akses pasar, memperluas kerja sama internasional, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

"Dalam forum-forum lain seperti G20, atau IMF -WBG, itu juga menjadi forum untuk kita (Indonesia) menyampaikan pandangan sehingga hubungan Indonesia tidak hanya ke Amerika, tapi juga dengan negara-negara lain seperti dengan RRT, Eropa, Jepang, dengan Asia, tetap terjaga, dan ini sangat diapresiasi karena Indonesia adalah negara yang besar, baik besar di Asia, besar di East Asia, maupun di dunia, dalam konteks jumlah populasi, geografi, maupun size ekonominya. Jadi Indonesia itu matters dari sisi leadership kita," tegas Menkeu.

Baca juga:

Hakim PN Batam Pertanyakan Asal Barang ke Bea dan Cukai di Kasus Penyelundupan 100 iPhone
Kompetisi Pertama di Dunia, Puluhan Robot Humanoid Ikuti Lomba Maraton di China
KPU: Lancar dan Sukses, 8.763 TPS Rampung Gelar PSU di 8 Daerah
Ambisi Indonesia Kalahkan AS pada Sektor PLTP Tahun 2029

Baca berita lainnya di Indeks News