Rapat Penerima Bantuan Covid-19 DPRD dan Pemko Dumai Tidak Temukan Titik Terang

Rapat Penerima Bantuan Covid-19 DPRD dan Pemko Dumai Tidak Temukan Titik Terang
Gedung kantor DPRD Kota Dumai, di Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau, Kamis (30/4/20). (Foto: DNST-Endy Castello/forumpublik.com)

Dumai (Riau) - Forumpublik.com | Rapat akan Bantuan dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19), DPRD dengan Pemerintah Kota Dumai, tidak temukan titik terang tentang data yang Valid dan Reliabel untuk penerima bantuan sosial Sembako dengan Bantuan Lansung Tunai (BLT) kepada warga masyarakat di Gedung Ruang Paripurna DPRD Kota Dumai, Selasa (28/4/20).

Sebelumnya, sesuai dengan Konferensi Pers Walikota Dumai, Zulkifli.AS menyampaikan, dari data yang ada, sebanyak 24 ribu jiwa yang terdata di Pemko Dumai, semuanya akan mendapatkan bantuan sosial Sembako dan BLT, baik melalui bentuk Rekening atau Tunai, di kantor Dinas Sosial, Senin (27/4/20).

Rapat antara DPRD dan Pemko Dumai yang dipimpin oleh Ketua DRPR Agus Purwanto,ST yang mana tidak dihadiri oleh Walikota Dumai, Kepala Dinas Sosial  Hasan Basri.S.Kom, menyampaikan, data calon penerima bantuan sosial Covid-19, sebanyak 15.643 jiwa.

Dalam hal ini, ada selisih jumlah yang signifikan penerima bantuan Covid-19 yang disampaikan antara Walikota dengan Kepala Dinas Sosial, berkurang sebanyak kurang lebih 8000  jiwa. Sehingga terkesan adanya pengerucutan untuk penerima bantuan Covid-19.

Adapun bidang-bidang yang akan meneriman bantuan sosial Covi-19 yang disampaikan Hasan Basri adalah:
  • Bidang UMKM dan Kopersai yang tidak bisa melakukan aktivitas usaha,
  • Bidang Perhubungan,
  • Bidang Perdagangan: Pedagang Kaki Lima Kuliner dan Pariwisata,
  • Bidang Kesra: Guru/Tenaga Pendidik Swasta (Non PNS), Dakwah, Sosial,
  • Bidang Jasa Tenaga Kerja,dan
  • Bidang Perikanan.
Sehingga dengan total keseluruhan dari bidang-bidang untuk penerima bantuan sosial Covid-19, sebanyak 15.643 jiwa.

Hasan Basri menjelaskan, satu KK akan mendapatkan  1 (satu) bantuan sosial Covid-19.

"KTP ganda ada seribuan, tapi akan dibahas lagi, dan BLT diganti menjadi Bantuan Sosial Tunai (BST)," papar Hasan Basri. 

Terkait akan pemaparan Kepala Dinas Sosial, mengundang perhatian khusus beberapa anggota DPRD yang menhadiri rapat tersebut, hingga ada yang menyampaikan dengan spontan "masyarakat yang menerima bantuan Covid-19 harusnya diatas 50.000 jiwa lebih", bukan hanya 10 ribuan.

Johannes MP Tetelepta.SH.MH yang akrab disapa Bang Aci dari Fraksi Gerindra meminta Pemko Dumai, line yang utama adalah melakukan pemutakhiran data yang lebih jelas dan dilakukan lebih transparan.

"Mari kita lihat hari ini masyarakat Dumai banyak yang menjerit, ayolah, pakaikan uang itu untuk masyarakat, jangan hanya janji-janji pada masyarakat," tegas Johannes.

"Ingat rakyatlah, saat ini mereka menunggu, tanpa terkecuali mau diadakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun tidak, bantuan ini harus tetap disalurkan," ucap Johannes.

Aci kembali menanyakan terkait akan keterangan BLT 14.181 untuk orang tidak mampu, apakah sudah sinkron, dan meminta tolong di muktahirkan bila ada yang pindah atau sudah meninggal.

Salah satu anggota DPRD lainnya, sempat melontarkan pertanyaan terkait uraian kertas yang di bagikan Dinas Sosial, bahwa tidak ada bantuan untuk pertanian dan bidang profesi jurnalis, tak ada rekapnya, "ada apa ini ?," tanya anggota DPRD tersebut.

"Perlu untuk Bapak-bapak ketahui, bahwa keluhan masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan, hingga ada yang menyampaikan, jangan salahkan kami akan mengobrak-abrik Indomaret," beber anggota DPRD tersebut.

Hasan Basri menyampaikan bahwa dahulu sudah di muktahirkan masa jabatan Bapak Bambang. Kami sudah berupaya menyampaikan kepada RT dan dan tiap Kelurahan agar mendata kembali beserta lengkap dengan membubuhkan Nomor Hp Cellulernya.

Asrizal selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta, agar ada kejelasan dari dana 100 miliar kemana aja alokasi Dana tersebut.

"Kemana aja yang sudah dipakai alokasi dana bantuan Covid-19, apa-apa saja yang di pakai, tolong ada penjelasannya ke DPRD," tegas Asrizal.

"Dari 50.000 KK penduduk kota Dumai yang perlu dibantu, bila perlu dibuatlah Dapur umum buat bantuan kemasyarakat," pinta Asrizal.
Setelah rapat bubar, yang mana tidak adanya titik terang akan pemutakhiran data yang valid, Johannes saat dijumpai didepan ruangannya memaparkan, hal ini nyata tidak ada keseriusan terkait pendataan dari pemerintah kota Dumai selama ini.

"Pemerintah tidak serius masih pakai data lama, mana yang barunya ? Jika ini digunakan dapat berakibat keributan. Sebab, pihak yang tidak mendapatkan bantuan akan tidak terima hal ini, karena sama-sama kondisi yang sangat layak dibantu," papar Johannes.

"Seharusnya terhitung dari April sekarang, ini harus sudah clear, sehingga terkait bantuan dapat merata buat masyarakat," imbuh Johannes.

Diwaktu yang bersamaan, saat awak media forumpublik.com menemui Ketua DPRD Agus Purwanto, ST, awak media sempat di cegah oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dumai  Fridarson, SH, M.Si dan menanyakan kepentingan awak media. Setelah diberitahukan, Sekwan meminta awak media agar tidak memberitakan hal ini.

"Pak, mohon tidak diterbitkan berita terkait akan rapat hari ini. Sebab ini adalah petunjuk dari Pak Ketua, Agus Purwanto," ucap Fridarson.

Agus Purwanto saat ditemui, menyampaikan, jika berita ini diterbitkan akan bisa mengakibatkan kekisruhan nantinya di publik.

"Jadi, mohon tidak diterbitkan beritanya saat ini,  berhubung belum validnya data untuk penerima bantuan, kita masih melakukan rapat kembali besok," tutup Purwanto.

Hingga saat ini, pantauan awak media, belum ada kembali terlaksana rapat akan pembahasan data yang valid untuk jumlah penerima bantuan Covid-19, antara DPRD dan Pemko Dumai.

Petugas keamanan (security) saat dijumpai, menyampaikan para anggota DPRD belum ada yang hadir, Kamis (30/4/20). (Dnst-Endy Castello)

Lihat juga:

Editor: Tonang

loading...

2 komentar:

  1. Sikap Ketua DPRD sebaiknya mendukung Pemerintah Kota Dumai, karena Pemerintah disegala sektor sudah berusaha memutuskan mata rantai Covid 19, Ketua DPRD jangan berpola politik untuk kepentingan Rakyat, Data yg disampaikan ke Dinas Sosial itu atas usulan dan keseriusan rakyat atas Ekonomi yg melanda rakyat disaat Wabah Covid 19 melanda Dumai, jika Ketua DPRD masih menampilkan egosentrisnya maka puluhan rakyat akan marah sama DPRD, data yg masuk ke Dinsos minim kepentingan politik melainkan keinginan rakyat atas sulitnya hidup dan berkekurangan atas wabah covid 19, wartawan adalah asset rakyat saat ini dan Pemerintah Kota Dumai garda terdepan pemberantas Covid 19, sementara Ketua DPRD sebaiknya mendukung kinerja Pemerintah saat ini, jangan sampai Rakyat Marah dengan kondisi hari ini.
    Kami dari Pemuda Muhammadiyah Kota Dumai sangat kecewa atas sikap arogansi tersebut.

    ReplyDelete
  2. Kepala Dinas Sosial juga harus transparan mengenai data, jangan pula ikut-ikutan kepentingan politik, harus bisa bersikap netral, jika pun mengakomodir pihak kepentingan, sebaiknya semua diakomodir, jadi jelas semua usulan rata terakomodir, jangan sepihak, wajar saja muncul kekuatiran antar pihak, karena DPRD berwarna juga punya kepentingan untuk rakyatnya, jangan jadikan ini semua kepentingan politik, harus bisa netral dalam mendata rakyat yg butuh bantuan atas dampak ekonomi saat wabah covid 19 melanda dumai, ini harus diselesaikan dengan arif dan bijaksana, jika tak bisa satu meja, maka buat dua meja.

    ReplyDelete